Berita & Kegiatan

Penyuluhan Hukum Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

on

Jakarta – Kegiatan Penyuluhan Hukum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat.
1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” maka kepastian hokum dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman menjadi hal yang mutlak.
Hak atas Perumahan merupakan hak yang utama dalam pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya. Hal tersebut dikarenakan didalam ha katas perumahan tersebut juga menyangkut hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, ha katas lingkungan hidup yang baik, hak atas identitas yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan juga ha katas jaminan sosial serta hak-hak lainnya. Jika ha katas perumahan dilanggar, maka ada banyak hak lain juga yang terancam dilanggar.
Tuntutan reformasi menghendaki perwujudan suatu pemerintahan yang baik (good governance) dengan melalui penerapan prinsip-prinsip desentralisasi, demokratisasi, transparansi/akuntabilitas dan menjungjung tinggi hak-hak warga Negara jelas tidak akan terwujud.
Undang-Undang perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat Indonesia mendapat perlindungan hukum dalam membeli barang, tidak terkecuali dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Konsumen bidang perumahan mengharapkan adanya kepastian hukum mengenai rumah yang akan atau telah dibelinya. Kementerian Perumahan Rakyat sebagi salah satu instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembuat regulator/kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman berusaha mewujudkan kepastian hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Adanya aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, menunjukan adanya pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi permasalahan hukum karena adanya penggunaann anggaran Negara dalam penyelenggaraan program terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
Permasalahan lain yang timbul dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh instansi terkait dan stakeholder di bidang perumahan dan kawasan permukiman sehingga masyarakat sebagai konsumen perlu mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum.
Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut perlu kiranya diberikan pemahaman tentang hukum baik kepada penyelenggara program di bidang Kementerian Perumahan Rakyat maupun instansi dan stakeholder di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam terwujudnya jaminan kepastian hukum.
Kementerian Perumahan Rakyat telah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perumahan dan Permukiman, dimana salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tersebut adalah memberikan pelayanan cepat tanggap atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dan permukiman (Pasal 2 ayat 1).
Pengelolaan pengaduan tersebut dimaksudkan agar setiap pengaduan terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
 
a. Maksud
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksaan tugas dan fungsi Bagian Bantan Hukum, Biro Hukum Dan Kepegawaian sesuai ketentuan dalam Pasal 34 Permenpera Nomor 08 Tahun 2013, serta sebagai bentuk pelayanan di bidang hukum, perlu kiranya dilakukan penyuluhan hukum dalam penyelenggaraan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
b. Tujuan
Memberikan pemahaman kepada pegawai di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dan instansi terkait mengenai pelaksanaan kebijakan.
3. SASARAN
Sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan program dan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. RUANG LINGKUP KEGIATAN
a. Pemaparan yang disampaikan oleh praktisi, akademisi dan institusi terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman
b. Diskusi dan Tanya jawab .
5. PESERTA
Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :
  1. Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta
  2. Dinas Pengawasan dan Penelitian Bangunan Provinsi DKI Jakarta
  3. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  4. Biro Hukum Setda Kabupaten Bekasi
  5. Biro Hukum Setda Kabupaten Bogor
  6. Biro Hukum Setda Kabupaten Tanggerang
  7. Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
  8. Bagian Hukum Setda Kota bogor
  9. Bagian Hukum Setda Kota Tanggerang
  10. Bagian Hukum Setda Kota Depok
  11. Bagian Hukum Setda Kota Tanggerang Selatan
  12. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  13. Bappeda Kabupaten Bekasi
  14. Bappeda Kabupaten Bogor
  15. Bappeda Kabupaten Tanggerang
  16. Bappeda Kota Bekasi
  17. Bappeda Kota Bogor
  18. Bappeda Kota Tanggerang
  19. Bappeda Kota Depok
  20. DPP Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS)
  21. DPP REI
6. WAKTU PELAKSANAAN
Waktu perlaksanaan kegiatan penyuluhan yaitu pada :
Hari. Tanggal : Kamis, 8 Mei 2014
Waktu : 08.30 s/d 13.00 WIB
Tempat : Hotel Ambhara
JL.Iskandarsyah No.1, Jakarta
7. NARASUMBER
Kegiatan Penyuluhan Hukum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipaparkan oleh :
  1. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, oleh: Bpk.Firmansyah
  2. Divisi Hukum Mabes Polri, oleh: Bpk.John Hendri
  3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), oleh: Bpk.Ari Widianto
Sekretariat Penyelenggara :
Bagian Bantuan Hukum dan Perjanjian.
Biro Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
Jln.Raden Patah I No.1 Jakarta Selatan
Telp. (021) 72800045 / 7200793
 
Email : birohukumkemenpera@yahoo.com
Cc : bhpkemenpera@yahoo.co.id
 
Sumber: DPP-APERNAS (9/5/2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *